Menteri Keuangan Amerika Serikat, Janet Yellen, berujar bahwa kebijakan mata uang kripto dari pemerintah diperlukan. Hal ini untuk mengawasi proliferasi mata uang kripto serta mencegah adanya tindak pidana maupun transaksi mencurigakan.
Menurutnya, kebijakan ini nantinya akan menguntungkan pengguna. Pemilik aset ini dapat menggunakan kebijakan ini untuk memperoleh dokumentasi aset mereka yang nantinya digunakan untuk keperluan pelaporan pajak.
Menurut bendahara negara Paman Sam tersebut, para pembayar pajak harus menerima jenis pelaporan pajak yang sama atas transaksi aset digital seperti halnya yang berlaku untuk saham dam surat utang. Dengan cara ini, para pemegang aset digital seperti kripto memiliki landasan dokumen yang kuat untuk keperluan pembayaran pajak.
Ungkapan sang menteri tersebut merupakan kali pertama baginya yang menyangkut mata uang kripto. Sebelumnya, Presiden AS, Joe Biden, dikabarkan telah mengeluarkan perintah eksekutif menyangkut aset digital pada bulan Maret silam.
Tampaknya kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai langkah atas maraknya aktivitas pencucian uang dan penipuan yang melibatkan mata uang digital yang satu ini. Di Amerika Serikat, pada bulan Februari silam, Departemen Kehakiman setempat mengumumkan penyitaant erbesar mereka yang mencapai 3,6 miliar Dolar Amerika Serikat yang melibatkan mata uang kripto. Tak hanya itu, otoritas tersebut juga mengumumkan adanya penangkapan beberapa tersangka yang diduga melakukan pencucian uang yang melibatkan miliaran Dolar Amerika Serikat menggunakan mata uang kripto.
Sementara itu, pada bulan Maret silam, otoritas federal menduga 2 pihak terlibat dalam penipuan investor. Kedua terduga tersebut disangka melakukan penipuan yang mencapai 124 juta Dolar Amerika Serikat yang melibatkan sekuritas tidak terdaftar dan token digital.
Sebagai tanggapan atas aksi kriminal yang kian marak, sang menteri tersebut berujar bahwa pihaknya akan membuat rekomendasi kebijakan, termasuk penilaian terhadap aksi yang dapat dilakukan serta perubahan perundang-undangan yang berlaku.
Ia menegaskan bahwa pemerintah mendukung inovasi. Meski demikian, ia juga mengatakan bahwa inovasi tidak boleh berujung pada pelemahan arsitektur pembayaran internasional. Di saat bersamaan, pihak Kementerian Keuangan Amerika Serikat dikabarkan akan bekerja sama dengan Gedung Putih dan berbagai pihak terkait lainnya untuk mengembangkan laporan dan rekomendasi terkait aset digital.
Sementara itu, perintah eksekutif yang dikeluarkan oleh sang presiden memerintahkan Bank Cadangan Federal untuk mencari peluang akan kemungkinan pihak bank sentral untuk menciptakan mata uang digitalnya sendiri dan memerintahkan agensi federal, termasuk Kementerian Keuangan, untuk mempelajari dampak mata uang kripto terhadap stabilitas mata uang dan keamanan nasional.
Kebijakan ini sekaligus merupakan tanggapan resmi pemerintah AS terhadap kian maraknya perkembangan aset digital saat ini. Belum lagi berbagai lembaga perbankan hingga firma keuangan tradisional dikabarkan telah semakin terlibat dalam pasar aset digital. Akibat adanya aktivitas ini, sang menteri berujar bahwa peraturan yang ada nantinya harus mampu mencerminkan risiko yang muncul dari beragam aktivitas keuangan yang baru ini.