Pemerintah India mengatakan pentingnya kolaborasi global untuk menyelesaikan masalah kripto. Masa depan kripto harus dibangun dan dibentuk bersama, termasuk dalam upaya untuk mengatasi tingkat adopsi komoditas tersebut serta berbagai risiko yang menyertainya dalam konteks stabilitas keuangan. Dalam aspek ini, pentingnya kehadiran protokol kripto menjadi penekanan utama.
Inisiatif Pemerintah India tentang Protokol Kripto
Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, mengungkapan rencana pihaknya dalam waktu dekat. Salah satu rencana pihak India tentang crypto adalah pengembangan prosedur operasi standar (SOP) untuk mata uang kripto. Rencana penerapan protokol kripto ini diharapkan akan dibahas secara lebih mendalam pada presidensi G20 yang akan berlangsung pada 1 Desember 2022 hingga 30 November 2023.
Wakil pemerintah India tersebut sebelumnya menekankan pentingnya kolaborasi global untuk menentukan masa depan mata uang kripto. Ia juga meminta adanya perhatian serius untuk mengatasi risiko-risiko yang meliputi adopsi kripto secara umum secara khusus dalam kaitannya dengan stabilitas keuangan. Meski demikian, ia juga menekankan bahwa pihaknya tidak akan menyerah dengan berbagai masalah tersebut dan menekankan upay amereka untuk menjadikan aspek ini bagian dari agenda pihaknya pada presidensi G20.
Protokol Kripto dan G20
G20 atau Grup Dua Puluh adalah sebuah forum global yang dibangun untuk menyelesaikan masalah – masalah utama global yang terkait dengan ekonomi global. Menurut Sitharaman, tidak ada satu pun negara yang bisa mengelola atau meregulasi kripto secara efektif.
Ia mengatakan bahwa jika membahas tentang platform, perdagangan aset yang telah diciptakan, pembelian dan penjualannya dalam konteks mendatangkan keuntungan, dan yang paling penting, semua negara perlu memahami betul tentang perdagangan ini, terlebih pada konteks tujuan dari adanya perdagangan dan aset tersebut.
Pentingnya Gerak Bersama
Sitharaman kemudian menekankan adanya kasus penggunaan mata uang kripto dalam tindakan pencucian uang. Tindakan ini sempat terdeteksi oleh lembaga penegakan hukum India, Direktorat Penegakan.
Ia kemudian menekankan bahwa seluruh negara anggota G20 juga telah mengakuki pentingnya hal tersebut. I apun meminta seluruh pemangku kepentingan dalam forum tersebut untuk menciptakan sebuah protokol bersama yang bisa menjadi panduan dalam protokol kripto termasuk dalam mengelola dan meregulasi aset digital ini.
Sementara itu, pada 7 Oktober 2022 yang lalu, Bank Sentral India mengeluarkan daftar alasan dan kemungkinan fitur yang akan dihadirkan di balik pengembangan mata uang digital bank sentral (CBDC) di negara tersebut.
Dokumen setebal 51 halaman tersebut menekankan motivasi kunci untuk penerbitan mata uang digital negara tersebut. Motivasi tersebut mencakup kepercayaan, keamanan, likuiditas, finalisasi penetapan transaksi, hingga integras. Sementara itu, sebagian besar motivasi untuk menciptakan mata uang digital tersebut tidak lepas dari adanya kebutuhan untuk menurunkan biaya operasional penerbitan dan pengelolaan mata uang. Di samping itu, negara asal Asia Selatan tersebut juga tengah berupaya untuk meningkatkan inklusi keuangan di wilayah mereka.
Jika nantinya ini berhasil, India berharap akan adanya sebuah protokol global yang diterapkan di setidaknya semua negara anggota G20. Dengan adanya protokol global yang sama dan standar ini, pengelolaan dan regulasi mata uang kripto diharapkan mampu dilakukan dengan lebih baik sambil mendatangkan manfaat optimal bagi semua pemangku kepentingan.