Mata uang kripto akan memainkan peran penting dalam ekosistem perdagangan global Uni Emirat Arab. Hal ini disampaikan oleh menteri perdagangan luar negeri Uni Emirat Arab, Thani Al-Zeyoudi, ketika diminta tanggapannya perihal masa depan kripto di negara tersebut.
Mentari Cerah untuk Masa Depan Kripto
Ketika berbicara dengan salah satu media global di Davos, Swiss, di sebuah ajang global Forum Ekonomi Dunia 2023, Al-Zeyoudi menegaskan kabar terkini tentang aset digital tersebut di negaranya. Salahs atunya terkait dengan perkembangan kemitraan dan kebijakan dagang negara tersebut pada tahun ini.
Dalam pemaparannya tersebut, ia turut menyinggung sektor kripto. Menteri negara Uni Emirat Arab tersebut menekankan bahwa masa depan kripto di negaranya cukup cerah. Ia bahkan mengatakan kalau aset digital tersebut akan memainkan peran penting dalam ekosistem perdagangan Uni Emirat Arab di masa mendatang. Ia juga menekankan bahwa kini fokus dari pemerintahannya adlah memastikan pengelolaan global menyangkut mata uang kripto serta perusahaan yang bergerak di bidang ini.
Kebijakan Tengah Digodok demi Masa Depan Kripto
Unsur pemerintah Uni Emirat Arab tersebut juga menyampaikan bahwa negaranya saat ini tengah bekerja dalam menggodok kebijakan kripto. Kebijakan tersebut nantinya akan berfokus dalam menjadikan negara yang terletak di Semenanjung Arab tersebut sebagai sebuah hub global dengan kebijakan ramah mata uang kripto. Tapi di saat bersamaan kebijakan tersebut akan memberikan perlindungan yang benar-benar memadai kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
Ia berujar bahwa demi memastikan masa depan kripto di negaranya tetap cerah, pihaknya kini tengah berupaya menjalin kemitraan dengan beberapa perusahaan kripto. Pihaknya mengundang perusahaan-perusahaan tersebut untuk menjalankan bisnisnya di negara mereka sambil membangun kemitraan yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan dan dukungan dari segi legal yang dibutuhkan demi keberlangsungan aset digital tersebut.
Denda Menanti
Kabar tentang kebijakan UEA yang tengah digodok tersebut memberikan secercah harapan bagi masa depan kripto, seperti yang diwartakan beberapa kanal berita crypto gratis. Komentar dari pihak pemerintah UEA tersebut pun disampaikan hanya berselang 1 pekan sejak Kabinet UEA mengumumkan kebijakan baru yang pada intinya memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam aktivitas kripto harus mendapatkan lisensi dan persetujuan dari Otoritas Kebijakan Aset Virtual (VARA).
Apabila perusahaan terkait gagal mendapatkan lisensi dari lembaga tersebut, pihak perusahaan berpeluang dikenakan denda hingga sebesar 2,7 juta Dolar Amerika Serikat berdasarkan undang-undang yang baru berlaku tersebut. Kebijakan tersebut menjadi bagian baru dari “Prinsip Panduan” terhadap kebijakan regulasi dan pengawasan aset digital di negara tersebut. Kebijakan ini sebelumnya diluncurkan oleh pihak regulator keuangan Pasar Global Abu Dhabi pada bulan September lalu.
Pada intinya, prinsip tersebut menjabarkan pendekatan yang ramah terhadap pemangku kepentinga mata uang kripto. Tapi di saat yang bersamaan, kebijakan tersebut juga telah menerapkan standar internasional terkait Anti Pencucian Uang, perang terhadap pembiayaan terorisme, hingga mendukung sanksi keuangan yang perlu.
Di saat bersamaan, menteri negara kecerdasan buatan dan ekonomi digital UEA, Omar Sultan Al Olama juga terpantau hadir di ajang Forum Ekonomi Dunia yang sama. Kehadirannya dalam konteks panel yang berfokus secara khusus pada mata uang kripto. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan pemerintah UEA tersebut mengatakan bahwa terlepas dari keruntuhan FTX yang perlu atensi serius, negaranya masih berharap bisa menjadi hub global dalam konteks mata uang kripto.