Otoritas keuangan di Rusia telah memulai langkah-langkah atau mekanisme untuk memfasilitasi pembayaran kripto yang digunakan utnuk pembayaran dengan negara-negara lain di tengah sanksi yang dikenakan pada negara tersebut. PIhak bank sentral dan menteri keuangan Rusia disebut telah membuat kesepakatan atas rancangan undang-undang yang mengatur tentang pembayaran kripto yang melibatkan antarnegara.
Langkah Baru Rusia dengan Pembayaran Kripto
Otoritas Rusia berharap untuk mengatur pembuatan, peredaran, dan berbagai operasi yang terkait dengan aset digital, termasuk pembayaran kripto internasional di akhir tahun 2022. Menteri Keuangan, Bank Sentral Rusia, dan agensi Rosfinmonitoring, dikabarkan terlibat dalam upaya baru tersebut.
Agensi Rosfinmonitoring mengatakan bahwa aktivitas organisasi-organisasi yang melaksanakan operasi pertukaran dengan mata uang digital, transfer dan penyimpanannya, serta penyediaan layanan aset virtual harus tunduk pada peraturan yang berlaku, termasuk pendaftaran atau pengajuan lisensi atas orang atau lembaga dan pengawasan yang diperlukan. Pihak yang sama juga mengatakan bahwa diperlukan upay auntuk menyelesaikan masalah pencucian uang yang kerap dikaitkan dengan aset digital tersebut.
Versi terkini rancangan undang-undang “Terhadap Mata Uang Digital” yang diajukan oleh kementerian keuangan pada awal tahun ini dan telah direvisi dengan mempertimbangkan masukan dari otoritas lain, memberikan dasar untuk penyediaan infrastruktur domestik untuk perdagangan aset kripto. Kini, pihak otoritas Rusia telah memalingkan perhatian mereka terhadap mekaisme pembayaran kripto dalam konteks perdagangan internasional.
Kesepakatan Otoritas Rusia tentang Pembayaran Kripto
Sementara itu, berbagai situs koin crypto melaporkan bahwa Deputi Menteri Keuangan Rusia, Alexey Moiseev, mengungkapkan bahwa pihak kementerian yang ia layani dan Bank Rusia telah mencapai kesepakatan prinsipil tentang undang-undang baru yang mengizinkan pembayaran krpto internasional.
Di awal bulan ini, kedua lembaga tersebut menyimpulkan bahwa Rusia “Tidak dapat melakukan pembayaran kripto yang melibatkan negara lain” di tengah banyaknya sanksi yang diterima oleh negara yang bergelar Beruang Merah tersebut. SEperti yang dilaporkan oleh beberapa media lokal, pihak otoritas setempat mengatakan bahwa saat ini, negara telah mempunyai undang-undang yang telah disetujui bersama dengan pihak bank sentral. Kebijakan baru tersebut mengatur secara umum tentang cara mendapatkan mata uang kripto, hal yang bisa dilakukan dengan set tersebut, dan cara atau pelarangan penggunaan aset tersebut, termasuk dalam kaitannya dengan pembayaran yang melibatkan negara lain.
Pada waktu yang bersamaan, menurut sumber lain, pihak otoritas Rusia mengakui bahwa masalah terkait nilai tukar dengan mata uang fiat tetap harus diselesaikan. Ia mengatakan bahwa pihaknya akan bekerjasama dengan para pakar untuk menentukan infrastruktur minimum yang perlu dibangun oleh pihak Rusia untuk memungkinkan implementasi pembayaran kripto tersebut.
Sementara itu, pihak kementerian keuangan dan otoritas jasa keuangan setempat telah mencapai kesepakatan tentang rancangan undang-undang terkait penambangan mata uang yang akan secara legal mendefinisikan aktivitas tersebut. Pihak deputi menteri keuangan menyampaikan bahwa pertanyaan perihal para penambang harus memasukkan koin digital yang mereka tambang ke dompet di dalam wilayah Federasi Rusia atau luar negeri masih terus diperbicarakan dari berbagai aspek. Oleh karena itu, di tengah berbagai persiapan dan pengujian yang dilakukan, ia meminta seluruh pihak bersabar sampai nantinya pihak pemerintah negara tersebut mampu memberikan landasan hukum yang kuat demi mendukung pembayaran kripto, sesuai dengan yang diamanatkan oleh konstitusi di negara tersebut.